Digitalisasi MBG di Kuningan, Transparansi Nyata atau Sekadar Replikasi Sistem Daerah Lain?
KARTINI (Kuningan) – Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem digital menjadi langkah yang menarik untuk dicermati. Di tengah dorongan nasional percepatan penanganan stunting, digitalisasi pengawasan program publik kerap diposisikan sebagai solusi modern—meski tidak selalu menjawab persoalan mendasar di lapangan.
Kuningan memilih mengadopsi aplikasi MMAGIS yang telah digunakan di Sumedang sebagai instrumen monitoring. Keputusan ini dinilai praktis dan efisien, namun sekaligus memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana adaptasi sistem tersebut benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal Kuningan, bukan sekadar menyalin model yang sudah ada.
Dalam rapat daring yang dipimpin Sekda Kuningan, Uu Kusmana, ditegaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar mengikuti tren. Pernyataan tersebut justru membuka ruang kritik, mengingat fenomena adopsi teknologi di pemerintahan kerap berujung pada formalitas administratif tanpa dampak signifikan di lapangan.
Aplikasi MMAGIS sendiri memang menawarkan fitur yang terlihat ideal—mulai dari pemantauan real-time jumlah penerima manfaat hingga distribusi dapur dan menu makanan. Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada kecanggihan sistem, melainkan pada kualitas data yang diinput serta konsistensi pelaksana di lapangan. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menghasilkan “transparansi semu”.
Kuningan berencana mengintegrasikan sistem ini ke dalam pengawasan 158 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skala ini tidak kecil, dan menuntut kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta budaya kerja yang disiplin dalam pelaporan. Jika tidak, potensi mismatch data dan realitas lapangan justru bisa semakin besar.
Di sisi lain, keterbukaan akses data kepada publik memang menjadi nilai tambah. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki literasi digital dan ruang partisipasi yang nyata—bukan sekadar menjadi penonton data.
Ambisi meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga patut dicermati. Jangan sampai orientasi penilaian administratif justru lebih dominan dibandingkan dampak riil terhadap penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
Dengan kata lain, digitalisasi MBG di Kuningan bisa menjadi terobosan penting—atau justru berakhir sebagai proyek teknologi yang tampak canggih di atas kertas, namun lemah dalam implementasi.
Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh aplikasi yang digunakan, melainkan oleh integritas data, kualitas pengawasan, dan komitmen semua pihak untuk memastikan bahwa setiap porsi makanan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. (vr)