Antara Kritik dan Adab, Panduan Muslim Menasihati Pemimpin
Oleh Riki Irfan (Dosen Universitas Islam Al-Ihya Kuningan)
KARTINI – Dalam dinamika bernegara, kita sebagai warga masyarakat tidak jarang merasakan adanya kebijakan pemimpin yang dinilai belum sepenuhnya membawa kemajuan atau rasa keadilan. Di sisi lain, kita juga harus mafhum dan menyadari bahwa amanah seorang pemimpin sama sekali tidak mudah. Memimpin sebuah negara besar dengan lebih dari 287 juta jiwa penduduk menuntut tanggung jawab yang luar biasa besar.
Fenomena yang kerap kita saksikan hari ini, kekecewaan terhadap kebijakan sering kali diekspresikan melalui demonstrasi di jalanan. Sayangnya, aksi-aksi tersebut tidak jarang berujung ricuh, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, bahkan memakan korban jiwa.
Melihat realitas ini, bagaimanakah sebenarnya seorang Muslim harus menyikapi kebijakan pemimpin yang dirasa belum ideal? Apakah orasi jalanan dan demonstrasi merupakan solusi terbaik dalam timbangan Islam?
Islam adalah agama yang sempurna. Melalui Al-Qur’an, Hadis, serta warisan pemahaman para ulama salaf (generasi awal umat Islam), kita telah dianugerahi panduan yang lengkap. Artikel ini mencoba merangkum bagaimana prinsip, adab, dan batasan dalam menyampaikan masukan kepada penguasa demi menjaga maslahat bersama.
Prinsip Dasar Sikap terhadap Pemimpin
Sebelum melangkah pada ranah kritik, para ulama terdahulu telah meletakkan fondasi dasar bagaimana seorang Muslim memandang keberadaan pemimpin mereka:
Wajib Taat Selama Bukan Maksiat
Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin sah dalam perkara yang disukai maupun dibenci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu…” (QS. An-Nisa: 59). Rasulullah SAW juga menegaskan hal serupa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Larangan Memberontak
Menjaga stabilitas kepemimpinan adalah hal mutlak. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa keluar dari ketaatan (kepada pemimpin) sejengkal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Muzani mengingatkan bahwa pemberontakan atau penggulingan kekuasaan secara paksa justru melahirkan kerusakan (mudarat) yang jauh lebih besar daripada kezaliman pemimpin itu sendiri.
Bersabar Tanpa Harus Ridha
Ketika menghadapi pemimpin yang zalim namun belum sampai pada taraf kufur nyata, umat Islam dianjurkan untuk bersabar. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu menasihati agar umat menahan diri demi menghindari fitnah yang lebih besar seperti kerusuhan, penjarahan, dan pertumpahan darah antarsesama. Perlu digarisbawahi, bersabar di sini bukan berarti menyetujui kezaliman, melainkan strategi syariat untuk menjaga ketertiban sosial.
Kewajiban Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Apakah dengan prinsip di atas Islam menutup pintu koreksi? Tentu tidak. Menyampaikan masukan dan mengingatkan kekeliruan adalah bagian inti dari amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran).Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 104 agar ada segolongan umat yang konsisten menyeru kepada kebajikan. Begitu pula sabda Nabi Muhammad saw untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati sesuai kesanggupan (HR. Muslim).
Namun, penerapan amar ma’ruf nahi munkar terhadap perangkat negara wajib dikemas dengan hikmah, kelembutan, tutur kata yang halus, serta berorientasi pada solusi konkret berbasis syariat, bukan sekadar pelampiasan emosi ke ruang publik.
Empat Panduan Memberi Masukan kepada Pemimpin
Agar kritik tidak berubah menjadi anarki, Islam memberikan koridor operasional yang sangat elegan:
1. Menasihati Secara Rahasia (Empat Mata)
Islam sangat menjaga kehormatan manusia, termasuk pemimpin. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa ingin menasihati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya…” (HR. Ahmad). Jika diterima, itu yang diharapkan; jika tidak, kewajiban kita sebagai pemberi nasihat telah gugur di hadapan Allah.
2. Mengedepankan Hikmah dan Adab
Sesuai tuntunan QS. An-Nahl ayat 125, dakwah dan kritik harus disampaikan dengan cara yang baik (mau’izhah hasanah). Kritik wajib bersifat konstruktif (membangun), sopan, bebas dari fitnah, serta bertujuan untuk perbaikan—bukan untuk menjatuhkan, menghina, apalagi melakukan kudeta atas pemerintahan yang sah.
3. Menghindari Cara yang Menimbulkan Kekacauan
Para ulama salaf tidak membenarkan metode kritik berupa demonstrasi massa yang menutup jalan, membakar ban, atau merusak fasilitas publik. Selain mengganggu hak-hak pengguna jalan dan menghilangkan rasa aman, metode tekanan publik seperti ini dinilai mengadopsi cara-cara non-Muslim (tasyabbuh) yang kontraproduktif dengan ketenangan jiwa yang diajarkan Islam.
4. Menempuh Jalur Konstitusional yang Sah
Penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan melalui ruang-ruang dialog resmi, mediasi, jajak pendapat, atau musyawarah di tempat yang semestinya (seperti ruang sidang perwakilan rakyat). Ruang-ruang formal ini jauh lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariat ketimbang pengerahan massa di jalanan.
Solusi Islam Saat Pemimpin Tidak Ideal
Ketika realitas menunjukkan bahwa pemimpin yang ada jauh dari kata ideal, para ulama memberikan jalan keluar yang bersifat spiritual-edukatif. Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah melakukan perbaikan diri, baik secara individu maupun kolektif di tengah masyarakat. Hal ini karena pemimpin pada hakikatnya adalah cerminan dari rakyat yang dipimpinnya. Jika masyarakat mendambakan pemimpin yang baik, maka kualitas kesalehan sosial masyarakatnya harus ditingkatkan terlebih dahulu.
Langkah kedua adalah melalui jalur doa dan tobat. Imam Al-Muzani menyarankan agar umat memperbanyak tobat dari dosa-dosa pribadi dan terus mendoakan agar pemimpin diberikan hidayah serta taufik oleh Allah agar bisa memperbaiki kebijakannya. Membenci kebijakan yang salah tidak boleh membuat kita berhenti mendoakan kebaikan bagi jiwa sang pemimpin.
Selanjutnya, langkah ketiga adalah dengan konsisten menuntut dan menyebarkan ilmu agama. Perubahan yang hakiki dan mengakar selalu dimulai dari perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Melalui majelis-majelis ilmu, kesadaran umat akan dibangun, yang kemudian ditularkan ke lingkungan terdekat. Terakhir, umat tetap dianjurkan untuk mengupayakan nasihat yang ikhlas melalui jalur yang adab. Dengan cara yang baik, diharapkan keikhlasan tersebut dapat memicu ketukan hidayah di hati penguasa demi maslahat orang banyak.
Islam sama sekali tidak anti-kritik. Namun, Islam sangat menghargai proses dan metode. Demonstrasi dan orasi jalanan yang destruktif bukanlah manhaj murni dari syariat Islam. Kritik terhadap pemerintah harus berlandaskan etika, berorientasi pada maslahat jangka panjang, dan tetap menjaga stabilitas bangsa. Pada akhirnya, kemajuan suatu kaum tidak semata-mata bertumpu pada segelintir elite pemimpin, melainkan pada kesiapan masyarakatnya untuk berbenah, memperbaiki kualitas iman, takwa, ilmu, dan akhlak secara kolektif. Wallahu a’lam bishawab.
Bionarasi Penulis : Riki Irfan (Dosen Universitas Islam Al-Ihya Kuningan) yang juga aktif sebagai Penasihat Forum TBM Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2018 sampai saat ini, menulis berbagai artikel dan jurnal ilmiah.