Wabup Kuningan Minta Pers Jangan Sungkan Lempar Kritik Objektif, Media Adalah Cermin Pemerintah
KARTINI (Kuningan) — Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan tak alergi terhadap kritik dan masukan dari insan pers. Media massa justru ditempatkan sebagai cermin objektif untuk mengevaluasi sekaligus mengawal setiap kebijakan pembangunan daerah.
Sikap terbuka tersebut disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, SH., M.Kn., saat menghadiri forum “Ngobrol Asyik Jurnalis Bareng Legislatif Kuningan” di Objek Wisata Waduk Darma, Minggu (26/7/2026).
Di hadapan jajaran DPRD dan insan pers, Wabup Tuti menekankan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan media tidak boleh terjebak dalam pola hubungan yang sebatas formalitas seremonial. Sebaliknya, kemitraan harus dibangun di atas iklim komunikasi yang sehat dan transparan.
“Pers memiliki peran strategis. Selain menyampaikan informasi, media juga menjadi cermin bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kritik yang objektif dan konstruktif adalah bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Wabup Tuti.
Mengusung tema “Merajut Komunikasi, Menguatkan Kolaborasi untuk Kuningan yang Lebih Baik”, dialog ini ditujukan untuk memangkas sekat komunikasi antara pembuat kebijakan dan penyambung suara rakyat.
Menurut Wabup Tuti, dinamika pembangunan di daerah tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir jika pemerintah daerah, DPRD, dan media bekerja sesuai fungsinya masing-masing secara etis dan bertanggung jawab.
Komitmen ini diakui selaras dengan arah pembangunan daerah melalui visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).
“Kami berharap forum ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi awal semakin eratnya kemitraan. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa bersama-sama menghadirkan Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan transparan,” pungkasnya.
Lewat forum ini, Pemkab Kuningan menegaskan arah keterbukaan informasinya. Media bukan sekadar humas pembangunan, melainkan mitra kritis yang menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. (vr)**
