Seminar Nasional di Pondok Pesantren Al-Fattah Dorong Pengusulan Kyai Eyang Hasan Maulani sebagai Pahlawan Nasional
KARTINI (Kuningan) – Upaya pengusulan Kyai Eyang Hasan Maulani sebagai Pahlawan Nasional terus diperkuat melalui kajian akademik dan historis. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Seminar Nasional bertema “Mengusung Eyang Kyai Hasan Maulani sebagai Pahlawan Nasional” yang digelar pada Sabtu (27/12/2025), bertempat di Pondok Pesantren Al-Fattah, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan.
Seminar nasional ini merupakan hasil kerja sama antara Panitia Haul Eyang Kyai Hasan Maulani, Paguyuban EKHM, dan Al-Fattah Institute. Kegiatan diikuti oleh para ulama, akademisi, tokoh masyarakat, santri, serta pemerhati sejarah dari berbagai daerah.

Acara dibuka sejak pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga selesai, dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yang membahas peran, jasa, serta kontribusi Kyai Eyang Hasan Maulani dalam perjuangan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.
Dalam sambutan sekaligus keynote speech-nya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd., MH., menyampaikan dukungan penuh terhadap pengusulan Kyai Eyang Hasan Maulani sebagai Pahlawan Nasional.
Menurutnya, pengangkatan tokoh lokal menjadi pahlawan nasional harus didasarkan pada kajian ilmiah, bukti sejarah, serta kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
“Kyai Eyang Hasan Maulani bukan hanya tokoh agama, tetapi juga tokoh sosial yang berperan besar dalam membangun nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal. Seminar ini menjadi bagian penting dari proses akademik dan administratif untuk memperkuat pengusulan beliau sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Dr. Toto Toharudin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial siap mendukung proses pengusulan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pengumpulan dokumen, rekomendasi, dan kajian akademik yang dibutuhkan.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pandangan ilmiah dari berbagai perspektif. Prof. Dr. KH. Oman Fathurahman, M.Hum., pakar filologi dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyoroti pentingnya manuskrip, tradisi keilmuan, serta jaringan keulamaan Kyai Eyang Hasan Maulani.
“Jejak intelektual dan spiritual Kyai Eyang Hasan Maulani menunjukkan bahwa beliau memiliki pengaruh luas dalam transmisi keilmuan Islam Nusantara. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian tokoh layak pahlawan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Agus Kusman, S.Hum., M.A., peneliti sejarah Eyang Kyai Hasan Maulani dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, memaparkan peran sosial dan historis Kyai Eyang Hasan Maulani dalam konteks lokal dan regional.

“Beliau berperan sebagai pemersatu umat, pendidik masyarakat, serta memiliki kontribusi nyata dalam menjaga nilai keislaman dan kebangsaan di wilayah Kuningan dan sekitarnya,” ungkap Agus Kusman.
Pandangan senada disampaikan oleh Farihin Niskala, S.Hum., pemerhati sejarah dari Keraton Kanoman Cirebon. Ia menekankan keterkaitan Kyai Eyang Hasan Maulani dengan dinamika sejarah Cirebon dan wilayah Priangan Timur.
“Secara historis, Kyai Eyang Hasan Maulani memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat peradaban Islam dan kekuasaan tradisional, yang menunjukkan peran strategis beliau dalam sejarah lokal Nusantara,” ujarnya.
Adapun Dr. H. Aik Iksan Anshor, Lc., MA., Hum., selaku Direktur Al-Fattah Institute, menegaskan bahwa seminar ini merupakan langkah awal yang sistematis dan terukur.
“Kami berharap seminar nasional ini menjadi fondasi akademik yang kuat untuk melanjutkan proses pengusulan Kyai Eyang Hasan Maulani sebagai Pahlawan Nasional hingga tingkat nasional,” katanya.
Acara tersebut sekaligus peresmian TKIT Al-Fattah. Melalui seminar nasional ini, para peserta sepakat bahwa Kyai Eyang Hasan Maulani memiliki nilai keteladanan, perjuangan, dan kontribusi besar yang relevan dengan kriteria Pahlawan Nasional. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam melengkapi dokumen akademik dan historis sebagai bagian dari proses resmi pengusulan kepada pemerintah pusat. (vr)










