Bukan Cuma Urusan Ibu, Kuningan Wajibkan Ayah ‘Turun Gunung’ Urus Anak Lewat Gerakan GEMAR dan GAMAS
KARTINI (Kuningan) – Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan reposisi radikal dalam strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Urusan pengasuhan anak dan penanganan stunting yang selama ini identik sebagai beban domestik kaum ibu, kini digeser menjadi tanggung jawab kolektif, terutama bagi para ayah.
Melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana 2026 di Ballroom Aria Kamuning Gedung Setda Kuningan, Kamis (16/7/2026), Pemkab Kuningan secara resmi menggaungkan tema nasional “Ayah Wajib Hadir”. Komitmen ini bukan sekadar jargon, melainkan diwujudkan lewat dua gerakan konkret: Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS) yang kini diperkuat oleh Surat Edaran Bupati.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, menegaskan bahwa kehadiran figur ayah dalam ruang publik sekolah anak merupakan intervensi psikologis penting dalam membangun ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.
“Tantangan ke depan semakin rumit. Kehadiran ayah secara fisik dan emosional dalam tumbuh kembang anak adalah fondasi utama untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Apip.
Selain mereformasi peran ayah, Rakerda ini juga meluncurkan taktik baru di hilir penanganan stunting melalui inovasi DASAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Saat ini, sebanyak 370 dapur sehat telah tersebar di desa-desa untuk memasok Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi tinggi.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah diperkenalkannya inovasi “Nasi Hijau”—nasi yang diperkaya dengan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera). Pemanfaatan pangan lokal ini menjadi solusi taktis dan murah untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, menyusui, dan balita tanpa harus bergantung pada produk suplemen pabrikan yang mahal.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dalam arahannya mengingatkan agar Rakerda ini tidak terjebak dalam rutinitas seremonial. Ia bahkan menyoroti fenomena global di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang sukses mengendalikan populasi namun kini terancam ambruk akibat resesi seks dan krisis demografi.
“Program KB harus disusun secara proporsional. Tujuannya bukan sekadar membatasi jumlah anak, tetapi membangun kualitasnya. Dengan anggaran terbatas, dinas tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada transformasi pola pikir dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Bupati Dian.
Bupati meminta seluruh jajaran, mulai dari dinas kesehatan, pertanian, hingga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk langsung mengimplementasikan hasil rakerda ini ke lapangan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah, menurutnya, tidak lagi diukur dari kemegahan fisik, melainkan dari seberapa tangguh keluarga-keluarga di Kuningan dalam menghadapi masa depan. (vr)**