Kuningan Bebas RTLH 2028, Menepis Keterbatasan APBD Lewat Seni ‘Jemput Bola’ dan Gotong Royong

KARTINI (Kuningan) – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali menjadi batu sandungan bagi daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan. Namun, Kabupaten Kuningan membuktikan bahwa keterbatasan fiskal bukanlah akhir dari segalanya. Melalui diplomasi intensif dan komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat, Kuningan berhasil mengamankan lompatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga hampir sepuluh kali lipat pada tahun 2026.

Sebanyak 1.293 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dipastikan mendapat stimulus perbaikan tahun ini. Angka yang fantastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mentok di rata-rata 100 unit per tahun.

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat mencanangkan program ini di Balai Desa Mungkaldatar, Kecamatan Ciniru, Selasa (14/7/2026), menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh pasif dan hanya bersandar pada anggaran daerah yang minimalis.

“APBD kita terbatas. Karena itu, kepala daerah harus mampu menjemput peluang dari pemerintah pusat. Jika komunikasi terbangun dengan baik, semakin banyak program yang bisa dibawa pulang untuk masyarakat,” ujar Dian di hadapan warga.

Langkah taktis ini menjadi bagian dari orkestrasi besar mendukung Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi Kuningan, ini adalah modal krusial untuk menuntaskan sisa sekitar 3.000 unit RTLH demi mencapai target ambisius: Zero RTLH pada tahun 2028.

Namun, tantangan terbesar dari program ini bukan lagi soal mendatangkan anggaran, melainkan bagaimana masyarakat menyambutnya. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., mengingatkan bahwa BSPS bukanlah bantuan “terima beres”. Nilai utama dari program ini justru terletak pada stimulus yang memicu kembali semangat gotong royong warga yang mulai terkikis zaman.

“Tahun ini menjadi pencapaian luar biasa. Kloter pertama sebanyak 100 rumah sudah mulai dikerjakan. Tapi keberhasilan total program ini sangat bergantung pada semangat swadaya masyarakat. Kami optimistis target 2028 tercapai jika semua elemen bergerak bersama,” jelas Deni.

Bagi Pemkab Kuningan, intervensi terhadap RTLH bukan sekadar urusan estetika tata ruang atau pencapaian target administratif. Rumah dipandang sebagai variabel utama dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mencetak generasi masa depan yang berkualitas.

“Rumah adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Di sanalah anak-anak tumbuh, pendidikan dimulai, dan masa depan dibangun,” tambah Bupati Dian.

Dampak nyata dari diplomasi jemput bola ini langsung dirasakan di akar rumput. Pardi, salah seorang warga Desa Mungkaldatar yang rumahnya sedang direhabilitasi, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya saat dikunjungi langsung oleh Bupati. Dinding rumahnya yang dulu rapuh kini mulai kokoh berkat gotong royong tetangga dan bantuan stimulus pemerintah.

Bagi Pardi, perbaikan rumah ini adalah pembuka pintu harapan yang lebih besar. Di sela-sela kunjungan tersebut, ia menyelipkan asa bagi anaknya yang penyandang disabilitas agar kelak bisa terus mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebuah bukti bahwa ketika kebutuhan dasar atas hunian layak telah terpenuhi, masyarakat bisa mulai berani memimpikan masa depan yang lebih baik. (vr)**