Di Tengah Aksi PMII, Bupati Kuningan Pilih Lobi Infrastruktur dan Pendidikan di Jakarta
KARTINI (Kuningan) – Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan diwarnai aksi damai yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan di depan Pendopo, Jumat (20/2/2026). Namun di saat yang sama, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, justru berada di Jakarta menjalankan agenda strategis yang telah terjadwal sebelumnya.
Alih-alih berada di lokasi aksi, Bupati melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta Selatan untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan dukungan anggaran, termasuk kelanjutan pembangunan ruas jalan timur–selatan yang dinilai krusial bagi konektivitas wilayah.
Selain itu, Bupati juga dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna mengawal kepentingan sektor pendidikan di daerah.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menegaskan bahwa agenda tersebut telah ditetapkan tiga hari sebelumnya. Menurutnya, komunikasi terakhir usai salat Jumat menyebutkan adanya hasil positif terkait usulan lanjutan anggaran infrastruktur dan dukungan bidang pendidikan.
Di sisi lain, isu getah pinus dan kawasan hutan yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa disebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Kuningan, lanjutnya, telah menyurati Balai Taman Nasional Gunung Ciremai untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah daerah menilai perbedaan penilaian terhadap kinerja satu tahun kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.
Aksi mahasiswa sendiri berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP hingga kegiatan berakhir. Di tengah sorotan publik atas refleksi setahun pemerintahan, langkah Bupati memilih berada di meja lobi kementerian menunjukkan pendekatan berbeda, merespons kritik dengan mengupayakan dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan daerah. (vr)
