Ironi Pengangguran Lulusan Tinggi, Kuningan Ditantang Geser Fokus Vokasi ke Kearifan Lokal
KARTINI (Bandung) – Tren pengangguran yang justru didominasi oleh lulusan berpendidikan tinggi menjadi sorotan tajam dalam agenda Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/4/2026). Fenomena ini memaksa Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk segera merombak strategi pengembangan SDM agar tidak sekadar mencetak lulusan formal, tetapi tenaga kerja yang berbasis potensi daerah.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang hadir mewakili Bupati Kuningan, menangkap sinyal darurat tersebut sebagai landasan untuk memperkuat ekosistem vokasi di daerahnya. Hal ini menyusul pernyataan keras Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa pendidikan vokasi selama ini terlalu kaku dan terobsesi pada sektor formal.
Dalam forum tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa revitalisasi vokasi harus menyentuh akar rumput. Ia mendorong daerah, termasuk Kuningan, untuk mulai melirik sektor non-formal yang selama ini terabaikan.
“Kita harus mendorong inovasi vokasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya bergantung pada sektor formal. Pendidikan harus mampu menggali potensi ekonomi berbasis kearifan lokal seperti industri kerajinan, pangan tradisional, hingga perkebunan,” tegas Dedi.
Bagi Kabupaten Kuningan, arahan ini menjadi tantangan nyata. Sebagai daerah yang kaya akan potensi pariwisata dan pertanian, kesenjangan (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan sepenuhnya.
Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno, mengingatkan bahwa bonus demografi bisa menjadi beban jika koordinasi lintas sektor di daerah, termasuk optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), tidak berjalan seiring dengan kebutuhan pasar.
Ada tiga poin utama yang menjadi sorotan untuk segera diimplementasikan di tingkat daerah:
- Digitalisasi Pembelajaran: Mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum vokasi.
- Skema Okupasi Nasional: Memanfaatkan 483 skema okupasi baru di sektor pariwisata yang diluncurkan Kementerian Pariwisata.
- Sinkronisasi Supply dan Demand: Memastikan BLK tidak memproduksi lulusan yang keahliannya sudah usang di mata industri.
Menanggapi tantangan tersebut, Wabup Tuti Andriani menyatakan kesiapan Pemkab Kuningan untuk melakukan akselerasi. Ia mengakui bahwa revitalisasi bukan sekadar urusan sarana prasarana, melainkan membangun ekosistem yang terintegrasi.
“Kami berharap melalui aksi nyata ini, tercipta ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi di Kuningan. Tujuannya jelas, menekan angka pengangguran dengan menyediakan SDM yang benar-benar adaptif terhadap perkembangan zaman, bukan yang hanya siap kerja tapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru,” ujar Tuti.
Langkah revitalisasi berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 ini diharapkan tidak berakhir di meja rapat, melainkan melahirkan aksi nyata di sekolah-sekolah kejuruan dan pusat pelatihan di Kuningan agar lulusannya tak lagi menambah panjang daftar pengangguran terdidik di Jawa Barat. (vr)