IPM Kuningan Masih Tertahan, Pelantikan DPD FK PKBM Jadi Alarm Keras Perbaikan Pendidikan Nonformal
KARTINI (Kuningan) – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK PKBM) Kabupaten Kuningan di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Pemda Kuningan, Sabtu (14/2/2026), bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum yang dihadiri Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, justru menjadi penanda kegelisahan pemerintah daerah terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan.
Dalam sambutannya, Bupati Dian secara terbuka menegaskan bahwa pembangunan daerah tak bisa lagi hanya bertumpu pada beton dan aspal. Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata lama sekolah warga usia produktif di Kuningan—indikator krusial yang memengaruhi IPM. Artinya, pekerjaan rumah terbesar daerah ini bukan hanya membangun fisik, melainkan mengejar ketertinggalan pendidikan yang masih membayangi sebagian masyarakat.
Di titik inilah peran PKBM menjadi strategis. Melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C, PKBM dinilai sebagai instrumen penting untuk “menjemput” warga yang tercecer dari pendidikan formal. Bukan hanya soal ijazah, tetapi membuka akses terhadap peluang kerja, peningkatan daya saing, hingga perbaikan taraf hidup.
Pelantikan DPD FK PKBM kali ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Carlan, Ketua DPW FK PKBM Provinsi Jawa Barat, Heru Saleh, serta para pengelola PKBM se-Kabupaten Kuningan. Namun, sorotan utama bukan pada susunan kepengurusan, melainkan pada arah kebijakan yang harus diambil setelah pelantikan.
Bupati meminta agar PKBM tidak berjalan sendiri. Sinergi dengan pemerintah desa, perangkat desa, hingga pondok pesantren dinilai menjadi kunci memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan. Pemerintah daerah pun ditegaskan harus lebih aktif turun ke lapangan, memastikan anak tidak sekolah dan warga tanpa ijazah tidak lagi luput dari pendataan.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya tata kelola PKBM yang transparan dan berbasis data. Validasi warga belajar menjadi fondasi agar program tidak sekadar administratif. Ia juga mendorong agar PKBM memperluas orientasi, tidak berhenti pada pendidikan kesetaraan, tetapi mengintegrasikan pelatihan life skills, literasi digital, pertanian, hingga penguatan UMKM agar lulusannya relevan dengan kebutuhan zaman.
Pelantikan ini pada akhirnya menjadi cermin: jika rata-rata lama sekolah tak kunjung naik, maka pembangunan fisik sebesar apa pun tak akan cukup mengangkat kualitas hidup masyarakat. FK PKBM kini memikul beban strategis—menjadi ujung tombak pendidikan nonformal sekaligus mitra kritis pemerintah dalam memperbaiki wajah pendidikan di Kuningan. (vr)