Keterbatasan Anggaran Jadi Ujian Nyata, Sinergi Lintas Pemerintahan Dinilai Belum Cukup Tanpa Penguatan Eksekusi di Desa
KARTINI (Kuningan) – Efisiensi anggaran yang tengah berlangsung justru membuka persoalan lama dalam pembangunan desa: lemahnya eksekusi program di tingkat akar rumput. Di tengah dorongan kolaborasi lintas pemerintahan, efektivitas implementasi kebijakan kini menjadi sorotan.
Dian Rachmat Yanuar menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam pembangunan daerah saat membuka kegiatan DPC APDESI Kabupaten Kuningan Tahun 2026 di Sekretariat APDESI, Jalan Muhammad Yamin, Kamis (16/4/2026). Ia menekankan bahwa integrasi program dari pusat hingga desa menjadi kunci agar pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat.
Namun di lapangan, tantangan tidak hanya terletak pada koordinasi antarlevel pemerintahan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dan minimnya penguatan teknis dinilai menjadi faktor penghambat yang belum sepenuhnya terjawab oleh konsep sinergi.
Menurut Bupati, peran APDESI sangat strategis dalam menjembatani komunikasi antar kepala desa dan pemerintah daerah. Meski demikian, sejumlah pihak menilai organisasi tersebut perlu mengambil peran lebih jauh dalam memastikan kesiapan desa, tidak hanya sebagai forum komunikasi tetapi juga sebagai motor peningkatan kapasitas.
“Konektivitas infrastruktur memang penting, tetapi tanpa perencanaan matang di tingkat desa, manfaatnya tidak akan maksimal,” ujar salah satu peserta forum yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Henny Rosdiana menyampaikan bahwa forum APDESI menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Ia mengakui masih terdapat kesenjangan pemahaman antar desa dalam pengelolaan anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, inovasi yang didorong pemerintah daerah dinilai perlu lebih konkret dan menyentuh kebutuhan dasar desa, seperti digitalisasi tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan, serta transparansi anggaran.
Ke depan, komitmen memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan APDESI diharapkan tidak berhenti pada wacana, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar: bagaimana memastikan setiap program benar-benar terlaksana dan memberi dampak langsung bagi masyarakat desa. (vr)
