BUMDes dan Gapoktan Kuningan Satukan Langkah Wujudkan Desa Mandiri Pangan
KARTINI (Kuningan) — Para penggerak ekonomi desa di Kabupaten Kuningan kini tengah bersiap melangkah menuju paradigma baru pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tak lagi sekadar pengelola bantuan, BUMDes didorong menjadi pelaku bisnis sejati yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan.
Semangat perubahan ini mencuat usai Rapat Koordinasi BUMDes se-Kabupaten Kuningan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, Rabu (22/10/2025). Dalam rapat tersebut, muncul tekad bersama antara BUMDes dan kelompok tani (Gapoktan) untuk memperkuat sinergi dan membangun sistem usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.
Bagi pengelola BUMDes, arahan pemerintah daerah menjadi momentum refleksi. “Kami mulai memahami bahwa BUMDes harus dikelola seperti perusahaan profesional, bukan sekadar penyalur program. Tantangannya adalah bagaimana membangun usaha yang benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Deni Sudrajat, Direktur BUMDes dari Kecamatan Jalaksana.
Salah satu bentuk kolaborasi strategis yang kini dijalankan adalah keterlibatan BUMDes dalam program Bank Pupuk Desa, yang memungkinkan Gapoktan menjadi unit usaha BUMDes untuk penyediaan pupuk bersubsidi.
“Dengan skema ini, petani tak perlu khawatir lagi soal ketersediaan pupuk. Kami di BUMDes menjadi penghubung antara koperasi desa dan petani, sehingga distribusi lebih cepat dan transparan,” jelas Siti Rahmah, Ketua Gapoktan dari Kecamatan Cidahu.
Program tersebut juga membuka peluang usaha baru bagi desa. Selain membantu petani, keuntungan dari pengelolaan pupuk dapat diputar kembali untuk mendukung kegiatan produktif lainnya seperti pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk lokal, hingga pengembangan agrowisata berbasis komunitas.
Lebih jauh, sinergi BUMDes dan Gapoktan juga diperkuat dengan kebijakan alokasi 20% dana BUMDes untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana ini menjadi modal awal bagi banyak desa untuk mengembangkan pertanian terpadu, peternakan, dan usaha pangan lokal.
Tak hanya itu, inisiatif Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal juga disambut baik oleh pengelola BUMDes. Mereka melihat kebijakan ini sebagai peluang memperluas pasar hasil bumi desa.
“Kalau bahan untuk dapur MBG diambil dari desa sendiri—beras, sayur, telur—maka uangnya berputar di sini, bukan keluar. Ini kebijakan yang sangat berpihak pada ekonomi lokal,” kata Asep Nuryadin, pengelola BUMDes di Kecamatan Cigugur.
Langkah kolaboratif antara BUMDes, Gapoktan, dan pemerintah daerah ini mencerminkan semangat baru dalam membangun desa mandiri pangan. Desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga pelaku utama dalam sistem ekonomi yang kuat, kreatif, dan berkelanjutan.
“BUMDes yang maju bukan hanya punya omzet besar, tapi juga mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi warga. Kami ingin membuktikan bahwa desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan pinggiran,” tegas Deni menutup keterangannya.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Kabupaten Kuningan perlahan meneguhkan diri sebagai daerah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis desa dan ketahanan pangan yang tangguh dari akar rumput. (vr)