Amankan Inovasi dari Risiko Ganti Pemimpin, Disdukcapil Kuningan Patenkan 8 Layanan Publik
KARTINI (Kuningan) — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan mengambil langkah tidak biasa dalam dunia birokrasi. Bukan sekadar meluncurkan aplikasi, instansi ini resmi mematenkan delapan inovasi pelayanan publik mereka melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI demi menjaga keberlanjutan sistem dari risiko pergantian kebijakan di masa depan.
Hingga pertengahan 2026, Disdukcapil Kuningan sebenarnya telah melahirkan 23 inovasi sejak pandemi 2021. Namun, per 29 Mei 2026, delapan di antaranya kini resmi memiliki payung hukum hak cipta atas nama lembaga, bukan perorangan.
Delapan inovasi yang berstatus aset intelektual daerah tersebut meliputi:
- PELITA ANAK (Sertifikat terbit 7 Juli 2025)
- KIAT SUKSES (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- DUKCAPIL TAMASYA (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- SI TAKUN (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- SIPANDUK (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- SI KUDA CEPAT (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- PADUKA (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
- PANUTAN (Sertifikat terbit 29 Mei 2026)
Salah satu inovasi yang baru mendapatkan legalitas adalah KIAT SUKSES (Kartu Identitas Anak Terpadu Bagi Siswa Untuk Kelangsungan Sekolah) yang diciptakan oleh Kepala Disdukcapil Kuningan, Yudi Nugraha. Melalui Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 001253165, program yang berjalan sejak Oktober 2021 ini kini dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selama 50 tahun ke depan.
Langkah mendaftarkan hak cipta atas nama institusi ini menjadi strategi krusial. Dalam budaya birokrasi Indonesia, sebuah inovasi layanan kerap kali mandek atau menghilang ketika terjadi pergantian kepala dinas atau kepala daerah. Dengan status hukum sebagai aset intelektual lembaga, program-program ini wajib dipertahankan dan dikembangkan siapapun pemimpinnya.
“Inovasi lahir dari kebutuhan masyarakat dan kerja kolektif pegawai. Karena itu, karya-karya pelayanan ini perlu dijaga agar dapat terus berkembang, direplikasi, dan memberi manfaat lebih luas,” ujar Yudi Nugraha, Minggu (31/5/2026).
Melalui strategi penegakan hak cipta ini, Disdukcapil Kuningan membuktikan bahwa keberlanjutan pelayanan prima tidak boleh bergantung pada figur, melainkan pada sistem dan hukum yang kuat. (vr)**