Bukan Sekadar Seremonial, Pengurus Baru IPeKB Kuningan Langsung Ditantang Jinakkan Stunting dan Pernikahan Dini
KARTINI (Kuningan) – Menjadi pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) di Kabupaten Kuningan periode 2026–2030 bukan ladang untuk bersantai. Sebaliknya, tumpukan pekerjaan rumah (PR) sosial yang berat sudah menanti di depan mata.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menegaskan hal tersebut saat mengukuhkan jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) IPeKB Kabupaten Kuningan di Pendopo Bupati, Senin (25/5/2026). Pengukuhan ini melengkapi pelantikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ketua DPD IPeKB Jawa Barat berdasarkan SK Nomor 05/Kep/IPeKB-IND/DPD JBR/V/2026.
Dalam arahannya, Bupati Dian secara blak-blakan meminta para penyuluh tidak terjebak dalam rutinitas administrasi atau sekadar mengampanyekan alat kontrasepsi. Ia menuntut IPeKB bergerak ekstrem sebagai agen perubahan sosial yang berhadapan langsung dengan masalah krusial di akar rumput.
“Para penyuluh KB harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial,” tegas Dian.
Dian membeberkan rantai masalah sosial di Kuningan yang saling mengikat dan harus segera diputus oleh para penyuluh, mulai dari ancaman stunting, maraknya pernikahan usia dini, kemiskinan, hingga rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Oleh karena itu, pengurus yang baru dikukuhkan ini diminta langsung tancap gas memperkuat Program Bangga Kencana. Fokus utamanya adalah edukasi pengasuhan anak dan pendampingan ketat pada keluarga yang berisiko stunting.
Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, menyebutkan bahwa kinerja IPeKB periode ini akan menjadi penentu pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Apip, ada segudang program prioritas dari Kemendukbangga/BKKBN yang langsung dibebankan ke pundak penyuluh saat ini. Di antaranya adalah percepatan penurunan stunting, program GENTING, TAMASYA, dan GATI dan penguatan ketahanan keluarga serta menciptakan lansia yang tetap berdaya.
“IPeKB harus menjadi wadah penguatan profesionalisme, kompetensi, dan solidaritas. Posisi penyuluh ini sangat strategis karena mereka yang bersentuhan dan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam fungsi edukasi dan pendampingan,” kata Apip. Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan meletakkan harapan besar agar kepengurusan IPeKB yang baru tidak sekadar menjadi papan nama organisasi, melainkan mesin penggerak yang solid demi melahirkan keluarga Kuningan yang tangguh dan berkualitas. (vr)***
