Menguji Tuah Rp383 Juta di Kuningan, Seremoni “Negara Hadir” atau Ujung Tombak Kemandirian Warga?
KARTINI (Kuningan) — Narasi “pemerintah hadir di tengah masyarakat” kembali digelorakan. Berlokasi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan, Kamis (27/8/2026), Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Sentra Phalamartha Sukabumi (Kemensos RI) menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp383 juta lebih kepada 160 penerima manfaat dari kelompok rentan.
Namun di balik seremonial penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., muncul tantangan nyata, sejauh mana kucuran dana ini mampu mengubah nasib warga rentan dari ketergantungan menjadi mandiri?
Bantuan yang menyasar lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga siswa Sekolah Rakyat ini dirancang bukan sekadar sebagai “penambal” kebutuhan sesaat. Kepala Sentra Phalamartha Sukabumi, Febraldi, M.Si., menggarisbawahi bahwa inti dari ATENSI adalah peningkatan fungsi sosial dan kemandirian usaha.
“Bantuan usaha ini tolong dijaga dan berkelanjutan agar dapat menambah penghasilan keluarga,” kata Febraldi.
Tak hanya soal modal, Febraldi juga menyentil isu krusial yang selama ini kerap terlewat di daerah, akses terapi bagi disabilitas. Kebutuhan mendasar ini dinilai masih memerlukan skema pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau di Kabupaten Kuningan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari fisik jalan dan megahnya jembatan, melainkan dari keberdayaan manusianya—sesuai visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, Tangguh).
Meski begitu, Dian terang-terangan mengakui adanya tembok besar bernama keterbatasan APBD. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri untuk menanggung beban sosial warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
“Ngawangun teh sanes ngan ngawangun jembatan anu weweg (Pembangunan itu bukan hanya membangun jembatan yang kokoh). Tapi bagaimana masyarakat berdaya dan mandiri,” ujar Dian.
Guna mengatasi celah fiskal daerah, Pemkab Kuningan mengawinkan program pusat seperti ATENSI dengan program lokal bernama Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran). Pendekatan kolaboratif ini disokong oleh penghimpunan dana non-APBD, seperti perbaikan ratusan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui kemitraan swasta serta optimalisasi alokasi Baznas.
Sudut pandang menarik muncul dari integrasi bantuan sosial ini dengan sektor pendidikan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan, Efa Septia Nurida, menilai penyaluran ATENSI tepat sasaran ketika disandingkan dengan program Sekolah Rakyat.
Ia melihat adanya formula intervensi ganda, anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 (masyarakat miskin ekstrem) diputus rantai kemiskinannya lewat akses pendidikan gratis bertaraf tinggi, sementara orang tua mereka disuntik pemberdayaan ekonomi melalui ATENSI.
Bupati Dian menambahkan bahwa keterbatasan ekonomi orang tua tidak boleh membendung mimpi anak-anak di Kuningan. “Mimpi jadi dokter, tentara, bahkan bupati adalah hak semua warga. Cita-cita anak tidak boleh dibatasi pedah orang tuana teu mampu,” tegasnya.
Bantuan senilai Rp383 juta untuk 160 orang telah didistribusikan. Namun, ujian sesungguhnya bagi Pemkab Kuningan dan Dinas Sosial baru saja dimulai.
Tanpa pendampingan lapangan yang ketat, bantuan modal usaha berisiko habis untuk konsumsi harian, dan disabilitas tetap terisolasi dari fasilitas terapi yang memadai. Publik kini menanti, apakah kolaborasi lintas sektor ini benar-benar mampu mengangkat derajat ekonomi warga rentan, atau sekadar menjadi rutinitas laporan kinerja tahunan. (vr)**