Koneksikan UMKM ke Perbankan, Program PINTAR Targetkan Desa Paninggaran Bebas Miskin Ekstrem
KARTINI (CIREBON) – Desa Paninggaran di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, kini tengah berada di bawah sorotan nasional. Desa penyangga kawasan wisata Waduk Darma ini dibidik menjadi success story (model percontohan) tingkat nasional dalam pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem melalui integrasi keuangan formal dan ekonomi kreatif.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pilot Project Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat) di Kantor OJK Cirebon, Rabu (20/5/2026).
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, dr. Endy Rio, menegaskan bahwa keberhasilan proyek percontohan yang sudah berjalan sejak Agustus 2025 di Paninggaran ini akan diduplikasi ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, yang hadir mewakili Bupati, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program ini. Menurutnya, inklusi keuangan bukan sekadar memberi akses ke perbankan, melainkan modal utama memutus rantai kemiskinan di desa.
“Melalui koordinasi yang kuat lintas sektor, kami ingin memastikan program ini berkelanjutan. Desa Paninggaran harus menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi bisa mengubah ekonomi masyarakat bawah,” tegas Wabup Tuti.
Wabup Tuti memaparkan, Paninggaran memiliki modal geografis yang kuat karena dekat dengan ikon wisata Waduk Darma. Sektor perikanan, peternakan, ekonomi kreatif, hingga potensi wisata berbasis masyarakat akan didorong penuh menggunakan stimulus dari Program PINTAR ini. Tak hanya itu, sektor pendidikan dan anak muda juga akan disentuh lewat sekolah berbasis teknologi pertanian.
Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama Gustardzidi, membeberkan alasan logis pemilihan Desa Paninggaran. Desa ini dinilai memiliki potensi ekonomi lokal yang sangat melimpah, namun selama ini perkembangannya terhambat akibat lemahnya ekosistem usaha dan minimnya akses ke layanan jasa keuangan resmi.
Melalui program ini, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertugas mengoneksikan para pelaku UMKM dan peternak lokal langsung dengan sektor jasa keuangan. Tujuannya jelas: agar warga terhindar dari jerat keuangan ilegal dan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.
Forum ini memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat dalam menggarap Desa Paninggaran. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh “pasukan lengkap” dari berbagai instansi raksasa, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemendes PDTT, Bank Indonesia, Bulog, BP2MI, hingga badan penjaminan dan pembiayaan seperti Pegadaian dan Jamkrindo.
Dengan dukungan keroyokan dari berbagai kementerian, lembaga, dan perbankan, Desa Paninggaran kini memegang tanggung jawab besar: membuktikan bahwa ekonomi desa di Kuningan mampu melesat dan menjadi standar baru bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. (vr)**