Lebih dari Sekadar Bagi-Bagi Telur, Pemkab Kuningan & 16 Perusahaan Unggas Keroyokan Lawan Stunting

KARTINI (Kuningan) — Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi meluncurkan Gerakan Minum Susu (Gerimis) dan Gerakan Makan Telur (Gematel) di Desa Cibuntu, Kecamatan Cigandamekar, Jumat (28/8/2026). Program ini dihadirkan untuk mendongkrak konsumsi protein hewani pada ibu hamil dan balita sebagai ikhtiar mempercepat penurunan angka stunting di wilayah lokus penanganan.

Namun, di balik seremonial peluncuran tersebut, terdapat agenda penting yang diuji: sejauh mana efektivitas pembagian gizi ini dalam mengubah pola konsumsi masyarakat secara permanen, bukan sekadar menjadi bantuan sesaat?

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, SH., M.Kn., menegaskan bahwa stunting tidak boleh dipandang sebatas hitung-hitungan angka prevalensi di atas kertas. Di balik setiap statistik, ada masa depan anak-anak daerah yang dipertaruhkan.

“Stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi menyangkut masa depan generasi kita. Dari keluarga yang sehat, lahir generasi yang kuat. Dari generasi yang kuat, Kuningan Melesat,” tegas Wabup Tuti.

Salah satu poin pembeda dalam program Gerimis dan Gematel ini adalah tingginya keterlibatan sektor usaha peternakan lokal. Sebanyak 16 pelaku usaha dan koperasi peternakan—mulai dari PT New Hope Farm Indonesia, PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT AS Putra Group, hingga Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya—ditarik ke dalam konsorsium penanganan stunting.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd., menjelaskan bahwa intervensi stunting tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Penanganan harus dimulai sejak pencegahan masa kehamilan, pemenuhan gizi, hingga edukasi pola asuh.

“Keberhasilan program ini nantinya tidak semata diukur dari berapa kali kegiatan digelar atau berapa butir telur yang dibagikan, melainkan dari perubahan status gizi, pola konsumsi harian, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Taufik.

Pelibatan 16 perusahaan peternakan besar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi modal sosial yang kuat bagi Pemkab Kuningan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, ketergantungan pada CSR menyimpan tantangan tersendiri terkait konsistensi pasca-acara peluncuran.

Pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa pembagian susu dan telur ini dibarengi dengan edukasi gizi yang masif. Tanpa pemahaman yang benar di tingkat keluarga, kebiasaan konsumsi protein hewani berisiko berhenti saat pasokan bantuan CSR usai.

Masyarakat Kuningan kini menanti keberlanjutan intervensi ini—apakah kolaborasi pemerintah dan raksasa peternakan ini mampu secara konsisten menekan grafik stunting hingga ke titik terendah. (vr)**