Solidaritas Lintas Lembaga Gerakkan Upaya Penyelamatan Warga Kuningan Korban TPPO di Kamboja
KARTINI (Kuningan) – Upaya pemulangan DS (25), warga Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, beserta istrinya NAS (30) dan sejumlah rekannya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, memicu gerakan solidaritas dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, namun juga organisasi pekerja dan jaringan masyarakat ikut turun tangan memastikan keselamatan para korban.
Inisiatif penyelamatan bermula ketika rekaman video yang memperlihatkan DS dan rekan-rekannya memohon dipulangkan beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 19 detik tersebut, para korban tampak berada di ruangan gelap dengan suara bergetar ketakutan. Seruan “Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya,” memantik kepedulian publik serta mendorong berbagai pihak mempercepat respons.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, bersama Kapolres Kuningan langsung menggalang koordinasi lintas lembaga. Salah satu tokoh yang ikut bergerak cepat adalah Andi Gani Nena Wea, SH., MH., Presiden Buruh KSPSI yang juga Penasehat Kapolri. Ia menghubungi Presiden Buruh Kamboja, Mr. Chin, untuk membuka jalur komunikasi dengan aparat setempat serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Menurut Bupati, kondisi para korban memang sangat memprihatinkan. DS sempat menghubunginya lewat video call dan menunjukkan luka-luka yang dideritanya setelah diduga dipukul menggunakan batang besi ketika berusaha kabur dari lokasi kerja ilegal. “Ada korban yang sampai luka dijahit, bahkan saat saya lihat lututnya masih berdarah,” ujar Bupati dalam konferensi pers bersama Kapolres, Minggu (7/12/2025).
Sementara itu, Polres Kuningan memastikan langkah hukum tetap berjalan. Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, M.Si, menjelaskan bahwa laporan dari keluarga korban sudah diterima dan akan difasilitasi hingga ke Bareskrim Polri, mengingat kejadian berada di luar yurisdiksi Polres Kuningan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan Satgas TPPO pun terus dilakukan.
Gelombang dukungan masyarakat menjadi salah satu dorongan kuat dalam penanganan kasus ini. Banyak warga dan organisasi lokal yang mengirimkan informasi tambahan, menawarkan bantuan komunikasi, hingga membantu keluarga korban selama proses penanganan berlangsung.
Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur resmi. Para camat dan kepala desa diminta memperkuat sosialisasi bahaya TPPO, sementara warga diimbau berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan internasional.
Proses pemulangan para korban masih terus dikawal. Pemerintah daerah, kepolisian, organisasi buruh, serta jejaring warga berkomitmen memastikan seluruh korban dapat kembali dengan aman dan memperoleh pendampingan lanjutan. (vr)
