Kebijakan Sosial Kuningan Buktikan Pembangunan Humanis Bisa Mendorong Ekonomi
KARTINI (Bandung) – Pendekatan pembangunan berbasis empati yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang memuliakan manusia tidak hanya berdampak pada kesejahteraan kelompok rentan, tetapi juga mampu mendorong kinerja ekonomi daerah secara signifikan.
Dalam kurun 10 bulan terakhir, Kabupaten Kuningan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 10,41 persen pada Kuartal II 2025—tertinggi di Pulau Jawa. Pada saat yang sama, angka kemiskinan turun 1,14 poin atau setara 12.160 warga berhasil keluar dari jerat kemiskinan, sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.
Capaian tersebut lahir dari perubahan paradigma pembangunan sosial yang digagas Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Melalui Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran), pemerintah daerah mendorong transisi dari bantuan sosial yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan yang bermartabat dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik. Ia harus hidup dalam wajah-wajah manusia yang kembali berdaya,” ujar Bupati Dian saat menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Kuningan pada Konferensi Nasional Pekerja Sosial Indonesia (KONASWI), Sabtu (17/1/2026), di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
Melalui Gema Sadulur, negara hadir tidak sekadar sebagai penyalur bantuan, tetapi sebagai penggerak jejaring kepedulian antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat. Fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, penganggur, serta kelompok rentan lainnya diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk bangkit dan mandiri.
Dampak kebijakan tersebut juga terlihat di sektor pangan. Sepanjang 2025, Kabupaten Kuningan mencatat surplus beras sebesar 120.244 ton, sekaligus menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 50 persen.
Ketua Dewan Pengurus Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM), Prof. Dr. Jusman Iskandar, MS, menilai capaian Kuningan mencerminkan praktik pembangunan sosial yang terintegrasi. Menurutnya, kebijakan yang menghubungkan intervensi sosial dengan strategi ekonomi merupakan contoh konkret dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut selaras dengan Social Development Theory yang dikemukakan James Midgley, yakni integrasi kebijakan ekonomi dengan pembangunan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Ketika kebijakan publik dijalankan dengan nurani, dampaknya bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat,” tegas Bupati Dian.
Atas konsistensinya dalam mengembangkan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, Bupati Kuningan menerima Anugerah Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi dari SWIPAM bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI). Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian hampir satu tahun terhadap kiprah pekerja sosial dan pemimpin daerah di Indonesia.
Menutup orasinya, Bupati Dian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sejati lahir dari keselarasan antara data dan empati. “Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah. Ketika negara hadir dengan empati, pembangunan tidak hanya tumbuh—tetapi juga bermakna,” pungkasnya. (vr)
