Di Balik Pangan Murah, Ujian Konsistensi Pengendalian Harga di Kuningan
KARTINI (Kuningan) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali ambil bagian dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang digagas Badan Pangan Nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026. Namun di balik semarak kegiatan dan harga yang lebih rendah dari pasar, muncul pertanyaan penting: seberapa jauh program ini mampu menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar penahan gejolak sesaat?
Di Kabupaten Kuningan, kegiatan dipusatkan di Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, Jumat (13/2/2026), dan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan). Sejak pagi, warga memadati lokasi demi mendapatkan beras, telur, cabai, bawang, minyak goreng, gula, dan tepung dengan harga subsidi.
Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, yang hadir mewakili Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia menyebut pemerintah hadir untuk memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terkendali di tengah peningkatan permintaan menjelang HBKN.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan hampir selalu berulang setiap tahun. GPM memang mampu memberi ruang napas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada cakupan distribusi, ketersediaan stok, dan kesinambungan program.
Skema subsidi yang diterapkan—menjual komoditas di bawah harga pasar tanpa membagikan secara gratis—disebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan pelaku usaha. Konsep “GPM Cihanjaro” yang diperkenalkan pun menekankan stabilitas harga, perlindungan daya beli, dan perputaran ekonomi.
Meski demikian, intervensi harga yang bersifat periodik kerap dinilai belum menyentuh akar persoalan, seperti ketergantungan pada pasokan luar daerah, fluktuasi distribusi, serta lemahnya tata niaga di tingkat hulu. Tanpa penguatan produksi lokal dan sistem distribusi yang lebih efisien, potensi gejolak harga dikhawatirkan akan tetap muncul setiap momentum HBKN.
Suasana kegiatan memang berlangsung hangat, disertai dialog dan kuis edukasi pangan bagi warga. Namun lebih dari itu, publik menunggu langkah konkret lanjutan: apakah GPM akan diintegrasikan dengan strategi jangka panjang pengendalian inflasi daerah, atau tetap menjadi agenda musiman?
Gerakan Pangan Murah kali ini kembali menegaskan peran pemerintah sebagai stabilisator. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa intervensi tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi bagian dari sistem pangan daerah yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan benar-benar mampu melindungi dapur rakyat sepanjang waktu, bukan hanya menjelang hari besar. (vr)
